AG892KEDIRIRAYA.COM ||DENPASAR – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali merespons maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritik sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketua DPC HKTI Denpasar, Bima Prasetya Wijatmika atau Mocha, menilai kritik yang muncul terhadap program-program tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program bagi masyarakat.
"Mereka harus diberi paham soal program prioritas ini. Saya yakin ketidaktahuan dengan program-program tersebut membuat mahasiswa hanya mendapatkan informasi dari satu sisi saja. Yang jadi masalah bukan programnya, tetapi pelaksanaannya jika ada oknum yang menyelewengkan," ujar Mocha, Sabtu (20/6/2026).
Menurut dia, Program MBG dan KDMP merupakan program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya petani, peternak, dan nelayan. Ia menyebut kedua program tersebut membuka akses pasar yang lebih luas sehingga hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan harga yang lebih baik.
"MBG bukan cuma soal makan bergizi gratis, tetapi juga penciptaan ekosistem perekonomian kerakyatan. Dengan adanya MBG dan KDMP, hasil panen pertanian, peternakan, dan perikanan bisa masuk langsung ke pasar pemakai sehingga nilai jualnya meningkat," katanya.
Mocha juga menyebut keberadaan dapur MBG dan KDMP telah menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.
"Lapangan pekerjaan yang diserap oleh dapur MBG dan KDMP saat ini mencapai ratusan ribu tenaga kerja. Mereka tidak perlu merantau karena pekerjaan tersedia di daerah masing-masing," ujarnya.
Terkait Sekolah Rakyat yang juga menjadi sasaran kritik mahasiswa, Mocha menilai program tersebut justru bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Sekolah Rakyat hadir untuk kepentingan pendidikan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah melalui pendidikan gratis dan jenjang pendidikan yang jelas. Program ini hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Dewan Penasehat DPC HKTI Denpasar, Imam Hambali, mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga independensi dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menilai mahasiswa perlu mewaspadai kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan aksi demonstrasi untuk kepentingan politik.
"Jangan sampai adik-adik mahasiswa yang demo tanpa disadari masuk ke dalam pusaran kepentingan politik kekuasaan melalui penggiringan opini dari kelompok yang tidak menginginkan program-program pro rakyat berjalan baik," ujar Imam.
Ia menambahkan HKTI Bali siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Ketua DPW HKTI Bali, I Made Muliawan Arya atau De Gadjah, mengaku prihatin terhadap maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara santun dan tetap menjunjung etika.
"Saya sebagai anak bangsa sangat miris. Dulu saat kami menjadi mahasiswa dan aktivis, kami juga menyampaikan kritik kepada pemerintah. Tetapi kami tetap memiliki adab dan etika dalam menyampaikan aspirasi," katanya.
De Gadjah menilai pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai pembenahan, termasuk memberantas praktik mafia impor, mafia ekspor, korupsi, dan berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara.
Ia juga menyoroti kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya telah memberikan manfaat bagi siswa, petani, pelaku UMKM, dan peternak yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Meski demikian, De Gadjah mengakui setiap program pemerintah masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki.
"Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Kritik dan saran tentu diperlukan, tetapi harus disertai solusi. Yang perlu diperbaiki adalah kekurangannya, bukan menghancurkan programnya," ujarnya.
De Gadjah berharap mahasiswa dan pemerintah dapat membangun komunikasi yang lebih baik melalui dialog sehingga berbagai perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara konstruktif demi kemajuan bangsa.
REPORTER : AG892/Hambali
0 Komentar