AG892KEDIRIRAYA.COM || KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan rehabilitasi kantor Pemkab Kediri selesai pada Juni 2026. Setelah seluruh tahapan penyelesaian dan pengujian gedung rampung, proses perpindahan aktivitas perkantoran atau boyongan diproyeksikan dilakukan pada Agustus mendatang.
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri Irwan Candra Wahyu Purnama mengatakan, pekerjaan rehabilitasi kantor Pemkab Kediri menjadi satu paket dengan pembangunan kantor Samsat. Saat ini, pekerjaan secara fisik telah mendekati penyelesaian, namun masih menunggu sejumlah tahapan akhir.
"Memang secara fisik kelihatan sudah selesai, tapi mungkin di dalam itu masih ada pengujian-pengujian lainnya terkait kinerja MEP (mechanical, electrical, plumbing)," kata Irwan.
Menurutnya, pengujian tersebut penting untuk memastikan seluruh sistem pendukung gedung, mulai dari kelistrikan, pencahayaan, hingga sistem mekanikal dan elektrikal lainnya dapat berfungsi dengan baik sebelum gedung digunakan.
Pelaksana pekerjaan dari proyek tersebut adalah . Setelah seluruh proses selesai, gedung akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri melalui bagian umum sebagai pengelola aset kantor.
"Kalau sudah selesai diserahkan baru nanti kita boyongan," ujarnya.
Irwan menyebut, Pemkab Kediri masih menunggu kepastian waktu penyelesaian akhir dari pihak pelaksana. Namun, pemerintah daerah berharap perpindahan kantor dapat dilakukan pada Agustus 2026 sehingga pelayanan pemerintahan dapat kembali berjalan di gedung tersebut.
"Kalau bisa nanti bulan Agustus sudah ditempatkan, sudah melakukan boyong-memboyong," jelasnya.
Ia berharap penyelesaian proyek tersebut dapat segera dilakukan agar pemanfaatan gedung baru bisa membantu mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain rehabilitasi kantor Pemkab Kediri, Dinas Perkim juga tengah menyiapkan sejumlah pekerjaan pembangunan lainnya pada 2026, di antaranya penyelesaian pembangunan stadion dan museum secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
REPORTER : AG892/ADV
0 Komentar