Oknum Bhayangkari Polres Kediri Dijerat Pasal Berlapis

 Ket foto : kuasa hukum terdakwa Yesi Maharani Danan Prabandaru, SH, MH  dan rekan, Senin 16 November 2026.

AG892KEDIRIRAYA.COM | KEDIRI —Sidang kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan oknum anggota Bhayangkari Polres Kediri berinisial YM  dengan agenda pembacaan dakwaane digelar Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin 16 November 2026.

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra PN Kabupaten Kediri tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sri Haryanto. Sedangkan terdakwa YM hadir didampingi oleh tiga orang penasihat hukum.

Pantauan di ruang sidang, JPU Dewanti Nur Indrati, mendakwa YM telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut (continued act) terkait penyalahgunaan sejumlah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi korban, Titik Hariyani.

Perkara ini bermula pada awal Juni 2026 di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Modus operandi terdakwa diawali dengan menawarkan bantuan untuk membuka blokir barcode MyPertamina milik korban. Namun, alih-alih membantu, terdakwa justru meminta BPKB korban dan menggadaikannya kepada pihak lain tanpa izin. Akibat tindakan tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian hingga Rp180.000.000.

Atas perbuatannya, terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 492 jo. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penipuan, serta dakwaan alternatif Pasal 486 jo. Pasal 126 UU No. 1 Tahun 2023 tentang penggelapan.

Menanggapi proses hukum yang berjalan, salah satu Penasihat Hukum terdakwa, Danan Prabandaru, mengungkapkan bahwa sejak tahap penyidikan sebenarnya telah ada upaya damai antara kedua belah pihak. Bahkan, korban sempat berkeinginan untuk mencabut laporan kepolisian.

"Sebenarnya dari prinsipal atau saksi pelapor atas nama Saudari Titik itu sendiri dari awal sudah menyampaikan ingin mencabut perkara ini. Mereka sudah bertemu di kepolisian, mediasi, berpelukan, dan menangis-nangis meminta agar laporan dicabut," ujarnya.

Pihaknya menyambut baik adanya peluang penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) yang diakomodasi dalam sistem hukum acara baru. Tim penasihat hukum berencana memanfaatkan waktu yang diberikan majelis hakim hingga 26 November mendatang untuk membangun kembali komunikasi intensif guna mengoptimalkan upaya perdamaian.

Sementara itu, Kuasa Hukum korban, Suwandi, menyatakan pihaknya mengapresiasi jalannya sidang perdana tersebut. Terkait opsi restorative justice, Suwandi menegaskan bahwa pada prinsipnya pihak korban membuka ruang selebar-lebarnya apabila terdakwa menunjukkan iktikad baik yang nyata.

"Kami membuka ruang bilamana pihak terdakwa di sini ada iktikad baik, dalam arti kerugian-kerugian yang terdampak oleh klien kami dikembalikan," ungkap Suwandi.

Meski membuka pintu perdamaian, Suwandi menekankan bahwa mekanisme restorative justice tidak sekadar bersifat formalitas. Menurutnya, terdapat sejumlah syarat utama yang harus dipenuhi oleh terdakwa, terutama menyangkut pemulihan hak-hak material korban. 

Seluruh kerugian, termasuk pengembalian dana serta kejelasan status BPKB yang digadaikan, kata Suwandi, harus diselesaikan terlebih dahulu.

Suwandi menambahkan, hingga saat ini pihak korban dan kuasa hukumnya belum menerima draf pengajuan resmi secara konkret dari pihak terdakwa terkait teknis pengembalian tersebut.

"Prinsipnya dari klien kami tetap membuka ruang, selama kerugian-kerugian dari klien kami dipenuhi oleh terdakwa, baik uang maupun BPKB yang dibawa," tegasnya.

REPORTER: AG892/AK

Posting Komentar

0 Komentar